Sebagai tokoh yang sedang menjalani sidang kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan terlibat dalam kasus jual beli jabatan bersama istrinya, Puput Tantriana Sari, kelayakan Hasan Aminuddin dalam mempengaruhi peta politik Kabupaten Probolinggo patut dipertanyakan.

Ketika seorang terpidana yang sedang dalam proses sidang kasus korupsi berani mengklaim posisi penting dalam menentukan calon pemimpin daerah, hal ini mencerminkan krisis moral yang serius. 

Keberanian Hasan Aminuddin untuk secara tegas menyatakan bahwa DPP NasDem menyerahkan keputusan pengusungan calon Bupati dan Wakil Bupati kepadanya menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap nilai-nilai integritas dan etika politik. Apakah partai NasDem tidak memiliki mekanisme internal untuk menegakkan standar moral yang tinggi bagi para pemimpinnya?

Menambah kekhawatiran adalah fakta bahwa Hasan Aminuddin tidak mencalonkan diri secara langsung, tetapi menyiapkan seseorang untuk maju dalam Pilkada Kabupaten Probolinggo. Ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut. 

Apakah Kabupaten Probolinggo ingin dipimpin oleh seseorang yang berada di bawah bayang-bayang seorang koruptor? Apakah masyarakat akan merasa nyaman dan percaya pada pemimpin yang dicalonkan oleh figur dengan reputasi yang tercemar?

Korupsi adalah salah satu ancaman terbesar bagi pembangunan dan kemajuan suatu daerah. Ketika seorang pemimpin yang terlibat dalam kasus korupsi dan pencucian uang diberi kepercayaan untuk mempengaruhi keputusan politik, ini tidak hanya merusak citra partai politik tersebut, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. 

Bagaimana masyarakat bisa mempercayai bahwa pemimpin yang dipilih nantinya akan bersih dan berintegritas jika proses pengusungan calon saja sudah tercemar oleh kepentingan pribadi dan moral yang dipertanyakan?

Peran penting seorang pemimpin dalam menciptakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat harus didasari oleh nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan integritas. Oleh karena itu, sangat tidak layak bagi seorang terpidana yang sedang menjalani sidang kasus korupsi untuk diberi wewenang dalam menentukan calon pemimpin daerah. Partai politik, sebagai pilar penting dalam demokrasi, harus memiliki komitmen yang kuat untuk menegakkan standar moral yang tinggi bagi para anggotanya.

Keberanian Hasan Aminuddin dalam menyatakan bahwa DPP NasDem menyerahkan keputusan pengusungan calon kepadanya, di tengah statusnya sebagai terdakwa korupsi, menunjukkan bahwa reformasi di tubuh partai politik masih sangat diperlukan. Partai NasDem, atau partai manapun, seharusnya tidak mengabaikan integritas dan moralitas dalam memilih pemimpin yang akan membawa daerah menuju masa depan yang lebih baik.

Masyarakat Kabupaten Probolinggo berhak mendapatkan pemimpin yang berintegritas dan berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan publik, bukan pemimpin yang di tentukan dan diatur oleh seorang yang terlibat dalam praktik-praktik korupsi. 

Sudah saatnya partai politik dan para pemimpinnya menyadari pentingnya menjaga integritas dan moralitas dalam setiap langkah politik yang diambil. Hanya dengan demikian, kita bisa membangun masa depan yang lebih cerah dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Isu integritas dan moralitas dalam politik Kabupaten Probolinggo bukan hanya mencerminkan situasi lokal tetapi juga menggambarkan masalah sistemik yang dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia. Praktik-praktik politik yang mengabaikan etika dan kejujuran menunjukkan betapa mendesaknya kebutuhan akan reformasi dalam struktur partai politik dan sistem pemerintahan kita.

Integritas dan moralitas bukanlah konsep yang abstrak tetapi fondasi yang harus ditegakkan dalam setiap aspek politik. Kabupaten Probolinggo dan daerah lainnya di Indonesia membutuhkan pemimpin yang tidak hanya kompeten tetapi juga memiliki komitmen kuat terhadap nilai-nilai etika dan kejujuran. 

Reformasi dalam tubuh partai politik dan sistem pemerintahan adalah langkah kunci menuju pembangunan daerah yang lebih adil dan berkeadilan. Kabupaten Probolinggo tidak seharusnya diatur oleh bayang-bayang koruptor. Partai politik dan para pemimpinnya harus mengutamakan integritas dan kepercayaan publik di atas segalanya. (*)

***

*) Oleh : Ali Imron Maulana, Pegiat sosial media.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.