TIMES PAPUA, JAKARTA –  Pada sebagian warga bangsa semua sudah memahami bagaimana peran politik NU dalam pergulatan politik nasional atau regional. Semua tegak lurus bahwa menyelamatkan NU dari intrik politik yang membahayakan eksistensi NU dalam membangun dan berjuang di masyarakat adalah sebuah keharusan. 

Sikap itu harus dipahami oleh semua perangkat organik NU yang masih banyak diam-diam bermain dalam menyukseskan salah satu calon tertentu. Memang tiupan angin surga untuk membawa NU dalam kancah politik Pilkada merupakan usaha pemenangan yang membutuhkan cost politik rendah. Namun kita semua harus menghitung benar dampak politiknya akan mempengaruhi perjuangan NU di lapisan masyarakat. 

Maka dari itu untuk menghadapi Pilkada serentak 2024 ini perlu sebuah pemahaman dan formula yang ideal bagaimana menyelamatkan Marwah dan eksistensi NU di tengah intrik politik para calon dan partai politik. Berikut beberapa pemikiran untuk menjaga Marwah NU dari gesekan politik dalam pemilukada 2024

1. Memahami dengan sepenuh hati bahwa NU adalah organisasi sosial keagamaan yang konsentrasi utamanya adalah membangun umat Islam Ahlus Sunnah Waljamaah, maka harus dijaga untuk tidak melakukan gerakan politik praktis.

2. Mengembalikan fungsi NU sebagai Gerakan Moral untuk membangun masyarakat sipil yang berdaya baik secara personal maupun jam’iyyah.

3. Memahami politik kebangsaan NU dengan benar, visi politik NU adalah Visi politik kebangsaan bukan kekuasaan. Bagi NU menjaga Negara dan bangsa jauh lebih penting dari pada hanya kekuasaan sesaat.

4. Memahami konsep Mabadik Khoirul Ummah NU sebagai pegangan perjuangan di tengah dinamika politik dan perkembangan teknologi global.

5. Intrik politik yang dilakukan oleh personal pengurus harus dihindari karena akan merusak citra diri NU sebagai organisasi non politik praktis.

6. NU adalah organisasi mandiri yang tidak terikat oleh partai manapun, klaim suatu partai terhadap NU tidak bisa dibenarkan. NU mengambil jarak yang sama dengan seluruh partai politik, karena banyak kader NU yang berada lintas partai politik. Tidak ada dominasi dukungan atau mendukung salah satu partai.

7. Kader NU bebas memilih calon yang dianggap mampu dan memiliki semangat perjuangan untuk membangun masyarakat dengan berpedoman pada Islam Aswaja.

8. Seluruh kader NU yang mencalonkan diri dalam Pilkada 2024 bebas melakukan kompetisi terbuka, dengan mengambil dukungan dari warga NU sesuai dengan kreasi dan gagasan yang dimiliki. 

9. Preferensi politik warga NU tak seragam, tetapi beragam. Tak ada komando untuk memilih atau tidak memilih salah satu kandidat. Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) pun berkali-kali mengutarakan bahwa NU bukan partai politik sehingga tak terlibat dalam urusan kandidat.

10. Jumlah (warganya) yang besar, NU juga memiliki kejelasan soal ideologi dan lebih moderat. Jadi siapapun akan merasa nyaman bekerja bersama dengan NU, maka etika politik para pengurus struktural NU untuk memberi ruang pada warga NU untuk memilih pemimpin sesuai dengan hati nuraninya.

11. Dalam konteks jam'iyyah NU, pemimpin demokratis harus memiliki sikap toleran terhadap jama'ah, memberikan kebebasan untuk berpendapat dan bersedia untuk bermusyawarah dalam memutuskan suatu perkara. Pemimpin yang pilih oleh warga NU ke depan selain visioner, juga harus memiliki kompetensi dalam pemerintah, kompetensi sosial, etis dan komunikatif.

12. Konsep pemimpin dalam Islam harus memiliki sifat Siddiq (benar), Amanah (dapat dipercaya), Tabligh (menyampaikan), dan Fathonah (cerdas). Sifat itu berkaca pada empat sifat baik yang dimiliki Rasulullah dalam memimpin umatnya. Maka warga NU akan memiliki wawasan yang komprehensif dalam menentukan pilihannya 

NU harus di jaga marwahnya, karena NU adalah lembaga pendidikan masyarakat, sehingga tidak boleh rusak gara gara ambisi para pengurus untuk kepentingan sesaat . Kita harus mewariskan sesuatu yang benar kepada generasi muda, agar mereka kedepan bisa menjaga nilai perjuangan NU dengan kuat. 

Hanya sebuah catatan sederhana, sebagai guiden para warga NU dalam menentukan sikap politik yang benar di Pilkada 2024. Kemerdekaan politik warga NU yang bertanggungjawab akan merubah nasib pemerintah daerah beserta semua kewenangannya. (*)

***

*) Oleh : HM Basori M.Si, Direktur Sekolah Perubahan, Training, Research, Consulting, and Advocasy.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.

*) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.