TIMES PAPUA, MAKKAH – Penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M di Indonesia dianggap sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah, dengan total jemaah haji Indonesia mencapai 241.000 orang, termasuk 213.320 jemaah reguler.

Para Alumni Media Center Haji (MCH) Indonesia menilai haji tahun ini bisa menjadi contoh penyelenggaraan haji di masa depan karena berjalan lancar tanpa masalah besar.

"Haji 2024 adalah sejarah. Meskipun jumlah jemaah sangat besar, layanan kepada mereka sangat baik berkat berbagai inovasi berani dari Kementerian Agama," ujar Abdul Khakim, anggota MCH Tahun 2010, pada penutupan Khataman Alqur’an 30 Juz di Ciputat.

Khakim menyoroti langkah-langkah strategis seperti skema murur yang memperlancar mobilisasi jemaah dari Muzdalifah ke Mina. "Jemaah sudah bergeser seluruhnya ke Muzdalifah pada pukul 07.37 WAS, berbeda dengan tahun 2023 yang terakhir meninggalkan Muzdalifah pukul 13.30 WAS," tambahnya.

Erwin Dariyanto, anggota MCH Tahun 2023, memuji kebijakan fast track yang diperluas hingga Bandara Adisoemarmo Solo dan Bandara Juanda Surabaya.

"Jemaah sangat diuntungkan karena fisik dan waktu mereka tidak terkuras," katanya. Selain itu, inovasi dalam layanan katering dengan menu bercitarasa Indonesia juga disukai jemaah dan meningkatkan ekspor bahan baku serta lapangan kerja.

Inovasi dan Layanan Unggul

Selain itu, layanan khusus untuk jemaah lansia dan disabilitas dengan sistem pendampingan dan penambahan infrastruktur mendapatkan apresiasi tinggi. "Dengan tagline Haji Ramah Lansia, Kemenag berhasil memberikan layanan terbaik kepada lebih dari 43.000 jemaah yang membutuhkan perhatian khusus," ujar Erwin.

Aplikasi Kawal Haji yang diluncurkan oleh Kemenag juga memudahkan jemaah dalam melaporkan layanan dan mendeteksi mobilisasi. "Ikhtiar-ikhtiar Kemenag di bawah komando Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas adalah langkah maju," tambahnya.

David Krisna Alka, anggota MCH 2022, menegaskan bahwa meskipun penyelenggaraan haji sudah sangat baik, perbaikan tetap diperlukan dengan masukan konstruktif dari berbagai pihak. "Rencana pansus oleh DPR berlebihan dan tidak diperlukan. Masih banyak cara lain untuk mengomunikasikan," tegasnya. (*)