papua – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Pemerintah Provinsi Papua resmi memulai pelaksanaan proyek cetak sawah rakyat secara masif untuk sisa tahun anggaran 2026. Langkah besar ini merupakan bagian dari pilar utama pemerintah dalam membentengi ketahanan pangan nasional yang digerakkan dari wilayah timur Indonesia.

Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan, Hermanto, mengungkapkan bahwa seluruh kontrak pekerjaan fisik cetak sawah tersebut telah ditandatangani sejak pertengahan Mei 2026 dan kini sudah memasuki tahap eksekusi di lapangan.

"Kami berkomitmen memastikan pekerjaan dilakukan sesuai standar sehingga menghasilkan lahan pertanian yang produktif dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat," ujar Hermanto usai menghadiri Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja dan Komitmen Pelaksana Konstruksi Program Cetak Sawah Rakyat di Jayapura, Senin (1/6/2026).

Hermanto menegaskan, rapat koordinasi ini menjadi ketukan palu penanda dimulainya pekerjaan fisik di sejumlah lokasi yang telah dipetakan. Kementan menggarisbawahi bahwa tolok ukur keberhasilan program ini bukan sekadar luas lahan yang berhasil dibuka, melainkan seberapa besar keterlibatan masyarakat lokal di dalamnya.

"Kami sudah membuat komitmen bersama agar pekerjaan cetak sawah ini dilakukan dengan baik dan berkualitas. Yang paling penting, hasilnya nanti bisa dimanfaatkan petani untuk ditanami dan dipanen," kata Hermanto.

Ia juga meminta agar petani dan kelompok tani di wilayah sasaran diposisikan sebagai pelaku utama. Dengan demikian, dampak instan dari perputaran ekonomi proyek ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar lokasi pengembangan.

Baca juga

Polda Papua Kirim 10 Sampel DNA Keluarga Korban Ledakan Bom Biak ke Puslabfor

Komitmen Pemprov Papua dan Penghormatan Hak Adat

Sementara itu, Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyatakan bahwa program cetak sawah rakyat ini adalah salah satu agenda prioritas nasional yang telah disosialisasikan kepada masyarakat sejak awal tahun.

"Dimulainya pekerjaan di lapangan menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam merealisasikan program pembangunan sektor pertanian di Papua," tutur Matius.

Matius berharap Papua mampu bertransformasi menjadi salah satu daerah percontohan (role model) keberhasilan program cetak sawah nasional. Kendati digenjot secara masif, ia mengingatkan agar pelaksanaan proyek tetap mengedepankan hak-hak masyarakat adat serta menghormati nilai-nilai budaya lokal.

"Saya juga mengajak pemerintah kabupaten, distrik, dan kampung untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai peluang ekonomi yang dapat diperoleh dari sektor pertanian guna menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan keluarga," tambahnya.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Papua, Lunanka Daimboa, merinci bahwa target pengembangan sawah baru seluas 18.000 hektare pada tahun ini akan tersebar di empat wilayah potensial, yaitu Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Kepulauan Yapen

Baca juga

Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Proyek Massal Cetak Sawah Rakyat di Papua Resmi Dimulai

Program ini merupakan kelanjutan dari stimulus ketahanan pangan tahun 2025 yang telah berhasil membuka lahan seluas 1.000 hektare.

"Untuk 2026, selain melanjutkan penanaman pada lahan 1.000 hektare, kami juga menargetkan cetak sawah baru seluas 18.000 hektare," jelas Lunanka.

Guna memastikan proyek berjalan mulus, seluruh tahapan—mulai dari identifikasi awal hingga proses pembukaan lahan (land clearing)—akan dilakukan secara bertahap. Kementan dan Pemprov Papua juga telah menerjunkan brigade pangan serta penyuluh pertanian untuk memberikan pendampingan rutin bagi para petani di lapangan. Dengan tambahan perluasan ini, total aset lahan sawah produktif di Provinsi Papua diproyeksikan melonjak hingga mencapai 19.000 hektare. (*)