TIMES PAPUA, JAYAPURA – Pilkada Kabupaten Jayapura 2024 merupakan perhelatan politik yang tidak hanya menjadi arena kontestasi para calon kepala daerah, tetapi juga menjadi bukti nyata bagaimana demokrasi bekerja di Indonesia. Dengan melibatkan lima pasangan calon (Paslon) yang memiliki latar belakang dan dukungan partai yang beragam, pesta demokrasi ini menunjukkan esensi demokrasi yang sesungguhnya: kompetitif, terbuka, dan berorientasi pada partisipasi publik.

Pilkada ini menjadi sangat menarik karena keberagaman para kontestan, mulai dari figur-figur politik mapan, tokoh masyarakat, hingga aktor dari unsur birokrat, semuanya menawarkan visi dan program yang berbeda-beda. Keberagaman ini tidak hanya mewakili warna-warni politik, tetapi juga menunjukkan kekuatan dari sistem demokrasi kita, yang mampu mengakomodasi berbagai aspirasi dan kepentingan.

Kelima Paslon yang terlibat adalah: Pertama, Ted Yones Mokay dan Haji Pardi didukung oleh Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan Partai Ummat. Kedua, Yunus Wonda dan Haris Richard Yoku, diusung oleh Partai Demokrat dan PAN.

Ketiga, Jan Jaap Ormuseray dan Asrin Rante Tasak, didukung oleh koalisi besar dari Golkar, NasDem, Hanura, Gerindra, dan PBB. Keempat, John Manangsang Wally dan Daniel Mebri, yang didukung oleh PSI, Gelora, Buruh, dan Garuda. Kelima, Alpius Toam dan Giri Wijayantoro, dengan dukungan dari koalisi PDI Perjuangan, PPP, Perindo, PKB, dan PKS.

Demokrasi yang Inklusif dan Kompetitif

Pilkada Kabupaten Jayapura 2024 ini secara fundamental mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia yang inklusif dan kompetitif. Inklusivitas dalam pemilihan ini terlihat jelas dari keberagaman partai politik yang terlibat. 

Dari partai besar yang sudah mapan seperti PDI Perjuangan dan Demokrat, hingga partai-partai yang baru seperti PKN, Partai Gelora dan Partai Ummat, semua mendapat tempat dalam kontestasi politik ini. Inklusivitas ini penting, karena memberikan ruang bagi berbagai pandangan politik untuk bersaing secara sehat.

Di sisi lain, kompetisi yang ketat juga menimbulkan tantangan tersendiri bagi para pemilih. Keberadaan lima pasangan calon membuat pemilih dihadapkan pada pilihan yang kompleks, di mana mereka harus lebih kritis dalam menilai program kerja yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan. 

Di tengah maraknya janji politik, masyarakat dituntut untuk bijak dalam memilih pasangan yang tidak hanya memiliki visi besar, tetapi juga memiliki rekam jejak yang jelas dan kemampuan untuk merealisasikan janji-janji mereka.

Pilkada ini juga menantang para calon untuk bisa mengedepankan program-program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar retorika politik yang kosong. Keterbukaan dalam berdemokrasi tidak boleh hanya menjadi jargon. Demokrasi akan bermakna apabila para pemimpin yang terpilih mampu mewujudkan harapan rakyat dalam bentuk kebijakan yang nyata.

Kabupaten Jayapura: Wajah Demokrasi Indonesia

Pilkada Kabupaten Jayapura menjadi representasi dari wajah demokrasi Indonesia dalam skala lokal. Dalam negara yang pluralistik seperti Indonesia, keberagaman politik yang muncul di Pilkada ini bukan hanya sebuah fenomena yang wajar, tetapi juga sebuah keharusan. 

Demokrasi Indonesia harus dan wajib dibangun di atas prinsip pluralisme, di mana semua kelompok masyarakat, tanpa melihat latar belakang etnis, agama, atau politik, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Namun, pluralisme ini juga memiliki tantangan tersendiri. Perbedaan aspirasi politik di tingkat lokal sering kali menciptakan fragmentasi, di mana kepentingan tertentu dapat mendominasi proses pengambilan keputusan. 

Di sinilah pentingnya peran para kandidat untuk tidak hanya memenangkan suara mayoritas, tetapi juga merangkul semua kelompok masyarakat, terutama yang mungkin terpinggirkan dalam dinamika politik.

Kelima pasangan calon yang berlaga dalam Pilkada Kabupaten Jayapura ini harus membawa program kerja yang menyentuh berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, infrastruktur, hingga keadilan sosial. Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah sejauh mana program-program ini mampu mengatasi masalah-masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat Jayapura. 

Tantangan dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, memberdayakan masyarakat lokal, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan lingkungan hidup menjadi agenda penting yang harus dijawab oleh calon pemimpin daerah.

Ujian bagi Kualitas Demokrasi di Daerah

Pilkada Kabupaten Jayapura 2024 bukan hanya sekadar pemilihan bupati, tetapi juga menjadi ujian bagi kualitas demokrasi di daerah. Seberapa jauh demokrasi ini mampu melibatkan partisipasi masyarakat secara luas? 

Seberapa terbuka proses pemilihan ini terhadap aspirasi rakyat yang sesungguhnya? Dan yang tak kalah penting, seberapa kompeten para pemimpin yang terpilih nanti dalam menjalankan tugas mereka dengan integritas dan komitmen terhadap kepentingan publik?

Proses demokrasi di Kabupaten Jayapura ini menempatkan para pemilih di garis depan, sebagai penentu masa depan daerah mereka. Namun, penting untuk diingat, bahwa demokrasi bukan sekadar memilih pemimpin, tetapi juga memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mampu merealisasikan janji-janji politik mereka dan bekerja demi kepentingan rakyat.

Dengan berbagai tantangan yang ada, Pilkada Kabupaten Jayapura 2024 akan menjadi indikator penting bagi keberhasilan demokrasi di Indonesia, terutama dalam hal bagaimana demokrasi lokal mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan membawa perubahan yang nyata. 

Apakah demokrasi di tingkat lokal mampu memberikan solusi atas permasalahan daerah? Atau justru sebaliknya, hanya menjadi ajang bagi elit politik untuk bersaing memperebutkan kekuasaan?

Pada akhirnya, Pilkada ini adalah cerminan sejati dari wajah demokrasi Indonesia-kompetitif, terbuka, namun tetap penuh tantangan. Masyarakat Kabupaten Jayapura dengan hak suara mereka, memiliki kesempatan untuk menentukan arah pembangunan daerah mereka dan memastikan bahwa demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga substantif.

Membangun Kualitas Demokrasi

Demokrasi bukan sekadar hak memilih dan kebebasan berpendapat; lebih dari itu, demokrasi adalah pondasi yang memungkinkan terciptanya kualitas hidup yang lebih baik melalui kebijakan yang adil dan merata. Dalam konteks pembangunan manusia, demokrasi yang berkualitas adalah katalisator utama bagi penguatan kapasitas individu, terutama melalui penguatan pola pikir kritis dan pengetahuan kolektif.

Pembangunan manusia dalam demokrasi yang matang menekankan pentingnya edukasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai landasan kualitas hidup. Jika demokrasi mampu memfasilitasi akses pada pendidikan yang merata, pelatihan keterampilan, dan ruang untuk berpendapat, maka masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. 

Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang kuat akan hak dan tanggung jawab mereka, demokrasi tidak hanya menjadi sistem politik yang formal, melainkan juga sistem yang tumbuh dari kesadaran dan kemauan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kemajuan daerah.

Lebih jauh, konsep penguatan pikiran dalam demokrasi berarti mendorong masyarakat untuk berpikir secara kritis, mengevaluasi pilihan-pilihan kebijakan dengan mendalam, dan menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kepentingan bersama. Demokrasi yang tidak didukung oleh pemikiran kritis masyarakat hanya akan menjadi simbol tanpa substansi.

Karenanya, pemerintah dan pemangku kebijakan harus aktif mempromosikan program-program pemberdayaan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengedukasi masyarakat mengenai proses politik, hak-hak sipil, serta dampak dari pilihan mereka pada kualitas hidup masyarakat sehari-hari.

Namun, kualitas demokrasi hanya dapat berkembang dalam lingkungan yang di mana terdapat rasa saling menghargai antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus menanamkan watak inklusif dalam kebijakan dan pelayanan yang membuka ruang bagi semua kalangan untuk berkontribusi tanpa terkecuali. 

Pemerintah juga mutlak harus menghargai dan mengapresiasi setiap kontribusi positif masyarakat. Sementara itu, masyarakat juga diharapkan mendukung kebijakan yang bertujuan baik dan bekerja sama untuk menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan berkelanjutan. 

Dengan menyajikan pelayanan yang harmonis, berkelanjutan, dan berkualitas, maka iklim kehidupan sosial di Kab. Jayapura akan terbangun dengan berfokus pada kesejahteraan masyarakat, agar masyarakat berdaya untuk menjalankan peran mereka, menikmati kehidupan mereka, dan dihargai atas kontribusi mereka.

Saling menghargai ini menjadi landasan kokoh bagi kualitas hidup bersama yang lebih baik. Pemerintah yang mendengarkan aspirasi masyarakat tanpa diskriminasi, dan masyarakat yang berpartisipasi secara konstruktif dalam proses pembangunan akan menciptakan sinergi yang positif. 

Sebuah demokrasi yang berkualitas memerlukan pemerintahan yang tidak hanya mengayomi, tetapi juga terbuka untuk kritik yang membangun. Demikian pula, masyarakat perlu memiliki pemahaman dan kebijaksanaan untuk menggunakan hak-hak demokratis mereka dengan penuh tanggung jawab.

Pada akhirnya, demokrasi yang berkualitas akan tercapai jika masyarakatnya memiliki kekuatan pikiran yang matang, kemampuan analisis yang baik, serta kesadaran untuk berkontribusi dalam pembangunan, juga pemerintahnya berfokus pada pelayanan publik yang harmonis, berkelanjutan, berkualitas, dan inklusif. 

Dengan demikian, pembangunan kualitas demokrasi akan secara langsung menata kualitas hidup masyarakat, menjadikannya lebih sejahtera, mandiri, dan siap menghadapi masa depan.

***

*) Oleh : Muh. Andi Pratama, S.Psi, Praktisi Psikologi Politik, Peneliti Eskalasi Strategic Riset & Consulting Alumni Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, Putra Kab. Jayapura.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.