TIMES PAPUA, PAPUA – Raja Ampat, nama yang telah mendunia sebagai gugusan pulau surgawi dengan terumbu karang terindah di planet ini. Kawasan ini tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi juga aset dunia. 

Berdasarkan laporan Conservation International & The Nature Conservancy, Raja Ampat menyimpan lebih dari 1.600 spesies ikan, 550 jenis karang, dan 700-an jenis moluska, angka tertinggi di antara semua kawasan konservasi laut global.

Namun di balik kemolekan bentang alamnya, benturan antara kekayaan sumber daya alam dan kebutuhan konservasi kini kembali menyeruak ke permukaan. Polemik nikel di Pulau Gag menjadi topik hangat, menyulut pro-kontra di berbagai lini, mulai dari aktivis lingkungan hingga elite politik nasional.

Sayangnya, banyak narasi yang terbangun terlalu emosional dan minim data. Padahal, debat lingkungan semestinya berjalan seiring dengan kajian ilmiah dan penghormatan terhadap hak masyarakat.

Keputusan Strategis dan Sikap Kehati-hatian Kementerian ESDM

Di tengah riuhnya pemberitaan dan ketegangan sosial, keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk menghentikan sementara aktivitas pertambangan PT Gag Nikel merupakan langkah yang layak diapresiasi sebagai cermin dari tata kelola pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab. 

Bahlil, sebagai sosok yang juga lahir dan besar di tanah Papua, menunjukkan bahwa pembangunan tak harus bertolak belakang dengan perlindungan lingkungan.

Keputusan penghentian sementara ini bertujuan membuka ruang evaluasi dan klarifikasi terhadap informasi yang berkembang. Penegasan bahwa PT Gag Nikel tidak berada dalam zona konservasi aktif, melainkan di wilayah yang status konservasinya telah dilepaskan sejak 1999, adalah upaya penting untuk menjernihkan opini publik. 

Selain itu, hasil inspeksi Direktorat Jenderal Minerba menunjukkan tidak ada sedimentasi atau pencemaran visual yang mengganggu ekosistem laut.

Langkah ini mengisyaratkan bahwa pemerintah tidak berjalan dengan logika eksploitasi semata. Justru melalui sikap kehati-hatian ini, Kementerian ESDM memberi sinyal bahwa sektor pertambangan harus berjalan di atas prinsip verifikasi ilmiah, tata kelola lingkungan, dan keterbukaan terhadap kritik publik.

Masa Depan Energi Dunia dan Kesempatan Papua

Indonesia saat ini memegang sekitar 21 juta ton cadangan nikel (data US Geological Survey), terbesar di dunia. Di tengah meningkatnya permintaan baterai kendaraan listrik, nikel menjadi emas baru bagi perekonomian global. 

Pulau Gag sendiri menyimpan cadangan lebih dari 170 juta wet metric ton, potensi yang tak hanya berarti angka, tetapi juga membuka peluang kesejahteraan baru bagi masyarakat Papua.

Disisi lain, potensi besar ini tidak boleh dikelola secara serampangan. Itulah mengapa hilirisasi menjadi kebijakan krusial. Dalam laporan Kementerian ESDM 2023, disebutkan bahwa sudah terdapat lebih dari 116 smelter yang dibangun di seluruh Indonesia, dengan nilai investasi melebihi Rp500 triliun. Sebagian besar diarahkan untuk mengolah bijih nikel menjadi produk setengah jadi, termasuk komponen baterai lithium EV.

Apabila Papua Barat Daya mampu menjadi bagian dari rantai pasok strategis ini, maka akan tercipta efek domino: mulai dari penyerapan tenaga kerja lokal, pelibatan UMKM, hingga peningkatan PAD yang dapat digunakan untuk memperkuat pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

Elektrifikasi dan Energi Terbarukan

Kementerian ESDM tidak hanya berfokus pada pertambangan. Di bidang energi, kementerian ini justru menjadi salah satu pendorong utama transformasi Papua ke arah kemandirian energi. 

Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) tahun 2022 menghubungkan listrik ke 340 rumah tangga yang selama bertahun-tahun hidup tanpa penerangan.

Selain itu, pembangunan PJU-TS (lampu jalan tenaga surya) dan instalasi PLTS Atap di bangunan-bangunan publik di Sorong dan sekitarnya menjadi bukti konkret bahwa transisi energi bersih tidak lagi sekadar slogan. Data resmi Direktorat Jenderal EBTKE menunjukkan bahwa rasio elektrifikasi di Papua meningkat signifikan dalam lima tahun terakhir.

Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pemeliharaan infrastruktur ini, program elektrifikasi bukan hanya soal distribusi energi, melainkan juga edukasi dan pemberdayaan. Papua berpotensi menjadi contoh bagaimana daerah tertinggal bisa menjadi pionir energi bersih nasional.

Masyarakat Adat sebagai Subjek Pembangunan

Tak ada pembangunan yang berhasil jika tidak dimulai dari pengakuan terhadap masyarakat sebagai pemilik sah tanah dan warisan alamnya. Prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) adalah fondasi mutlak yang harus menjadi landasan setiap kebijakan pembangunan di Papua.

Menteri Bahlil memahami dinamika ini. Ia secara terbuka menyatakan bahwa kementeriannya siap mengevaluasi ulang izin tambang jika ditemukan pelanggaran terhadap hak masyarakat atau ancaman serius terhadap lingkungan hidup. Ini adalah sinyal kuat bahwa pembangunan tidak boleh berjalan di atas pengabaian. 

Lebih jauh, masyarakat adat harus dilibatkan bukan hanya dalam proses sosialisasi, tetapi juga dalam pengawasan, perencanaan program CSR, dan distribusi manfaat ekonomi. Inilah bentuk keadilan restoratif yang dibutuhkan tanah Papua.

Konservasi dan Ekonomi Bisa Berjalan Bersama

Kita tidak bisa menafikan bahwa Papua adalah surga ekologis. Disisi lain, kita juga tak bisa menutup mata bahwa masyarakat Papua ingin dan butuh kemajuan. Keseimbangan antara konservasi dan pembangunan bukanlah hal mustahil. Negara hanya perlu mengedepankan regulasi berbasis sains, partisipasi, dan keberlanjutan.

Sebagai contoh, perusahaan seperti PT Gag Nikel harus diwajibkan menyusun rencana reklamasi dan pascatambang yang konkret. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga konservasi seperti BKSDA atau LIPI dapat memastikan bahwa aktivitas pertambangan tidak mengancam spesies endemik atau fungsi ekosistem pesisir.

Jika jalan tengah ini berhasil dirumuskan dan dijalankan, maka Raja Ampat bisa menjadi ikon pembangunan ekologis Indonesia. Sebuah kawasan di mana nikel ditambang dengan hati-hati, masyarakat dilibatkan secara aktif, dan laut tetap jernih untuk generasi mendatang.

Berangkat dari kondisi sosial yang sedang berkembang dewasa ini, juga keterpanggilan yang lahir dari kepedulian prinsip-prinsip keberlanjutan, serta hak hidup masyarakat adat di wilayah konservasi Raja Ampat, maka kami mendorong adanya upaya-upaya kebijakan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah sebagai jalan tengah antara upaya menjaga kelestarian Lingkungan tanpa menanggalkan kerja-kerja hilirisasi.

Adapun Usulan Kebijakan yang dapat menjadi langkah strategis Kementerian ESDM adalah sebagai berikut: Pertama, Sinergi Kebijakan Nasional. Pemerintah pusat perlu memperkuat koordinasi lintas sektor (ESDM, KLHK, KSP, Pemda) untuk memastikan tambang nikel di wilayah sensitif seperti Raja Ampat dikelola berbasis prinsip keberlanjutan dan konservasi.

Kedua, Investasi dalam SDM Lokal. Program hilirisasi harus disertai investasi dalam pelatihan tenaga kerja lokal, agar anak muda Papua bisa menjadi bagian dari rantai industri strategis nasional.

Ketiga, Energi Terbarukan Berbasis Komunitas. Diperlukan perluasan program energi bersih seperti PLTS dan mikrohidro di desa-desa terpencil di Papua Barat Daya untuk mendukung transisi energi hijau.

Keempat, Partisipasi Adat dalam Tata Kelola. Pemerintah perlu mendorong partisipasi masyarakat adat dalam pengawasan tambang dan perencanaan kebijakan sumber daya alam, termasuk melalui mekanisme Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).

Kelima, Transparansi dan Akuntabilitas. Peningkatan transparansi data tambang dan audit lingkungan secara berkala untuk menjaga kepercayaan publik dan akuntabilitas pelaku usaha tambang.

Dengan pendekatan yang menyeluruh, berbasis data dan dialog, Indonesia bisa menjadikan Raja Ampat bukan hanya ikon pariwisata dunia, tetapi juga contoh sukses pengelolaan sumber daya yang adil dan berkelanjutan.

Pembentukan Satuan Tugas Konservasi Energi Daerah 

Di tengah memanasnya isu pertambangan nikel di Raja Ampat, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan perusahaan tambang menjadi pertaruhan besar. 

Polemik seputar potensi dampak lingkungan dan minimnya transparansi proses eksplorasi menuntut hadirnya mekanisme pengawasan yang kuat, independen, dan berbasis partisipasi warga. 

Untuk itu, pembentukan Satuan Tugas Konservasi Energi Daerah (Satgas KED) merupakan tawaran strategis dan taktis yang melibatkan elemen masyarakat adat dan sipil, khususnya pemuda, akademisi, LSM/NGO dan Pemerintah Daerah.

Satgas ini tidak hanya akan menjadi jembatan antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal, tetapi juga berperan sebagai pengawas sosial atas aktivitas pertambangan, khususnya nikel, yang kini berada dalam sorotan tajam. 

Dalam konteks konflik informasi dan ketimpangan akses data, keberadaan Satgas KED akan mengisi celah koordinasi antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah. 

Secara strategis, Satgas KED akan menjadi lembaga independen berbasis komunitas yang bertugas menyelenggarakan edukasi publik tentang konservasi energi, pemanfaatan energi terbarukan, serta membangun literasi publik mengenai dampak pertambangan terhadap ekosistem. 

Satgas KED juga dapat menjalankan pemantauan rutin terhadap proses pertambangan nikel, dari eksplorasi hingga reklamasi, serta menyampaikan laporan berkala ke pemerintah daerah dan pusat.

Secara taktis, keberadaan Satgas akan memperkuat kehadiran negara melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga tata kelola tambang agar tidak menyimpang dari prinsip keberlanjutan. 

Misalnya, Satgas bisa menginisiasi audit partisipatif tambang, menggelar forum kampung untuk mendengar aspirasi warga terdampak tambang, serta mendampingi proses FPIC yang diwajibkan dalam proyek-proyek berskala besar.

Dalam situasi panas seperti saat ini, gagasan pembentukan Satgas bukanlah respons reaktif, melainkan solusi proaktif dan konstruktif. Satgas KED dapat menjadi simpul gerakan kolektif yang mengedepankan kolaborasi, bukan konfrontasi. 

Ini adalah bukti bahwa masyarakat Papua tidak menolak pembangunan, tetapi justru siap memimpin dan mengawal pembangunan itu sendiri agar benar-benar berpihak pada rakyat dan alam. Dalam agenda transisi energi, pembentukan Satuan Tugas Konservasi Energi Daerah (Satgas KED) menjadi salah satu tawaran strategis dari akar rumput. 

Tujuan utama Satgas ini adalah menjembatani implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal, memastikan bahwa setiap pembangunan proyek energy baru terbarukan berjalan sesuai prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.

Satgas ini juga dapat menjadi pusat dokumentasi dan advokasi yang mengawasi reklamasi tambang, dampak lingkungan, hingga pelaksanaan CSR oleh perusahaan tambang.

Dalam praktiknya, Satgas KED dapat menyusun peta jalan konservasi energi lokal, menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja hijau, serta merancang sistem monitoring komunitas terhadap dampak energi di wilayah masing-masing. 

Dengan demikian, Satgas ini bukan sekadar instrumen administratif, tetapi juga simbol kolaborasi antarpihak dalam membangun kedaulatan energi yang berpihak pada rakyat.

Masa depan Raja Ampat dan Papua Barat Daya tak boleh ditentukan hanya oleh kepentingan sesaat atau tekanan narasi hitam-putih. Justru dari kompleksitas tantangan inilah, lahir peluang untuk membangun model pembangunan yang progresif, adaptif, dan berpihak pada rakyat. 

Pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM telah menunjukkan langkah-langkah awal yang menjanjikan: menghentikan sementara tambang untuk evaluasi, memperkuat elektrifikasi desa, dan mendukung energi bersih. Kini, saatnya semua elemen bangsa, termasuk masyarakat adat, pemuda, dan akademisi lokal, mengambil peran aktif.

Dengan sinergi yang jujur dan partisipatif, nikel tidak harus menjadi ancaman bagi alam. Ia bisa menjadi sumber harapan. Begitu pula konservasi, tak harus berarti penolakan pembangunan, melainkan bisa menjadi fondasi menuju kemajuan yang lebih manusiawi dan lestari. 

Papua bukan hanya ladang kekayaan alam, tetapi tanah yang penuh martabat dan harapan. Kita hanya perlu merawatnya dengan hati, dan membangunnya dengan niat yang tulus.

***

*) Oleh : Charly Lagefa, Ketua Umum Badko HMI Papua, Sarjana Pertambangan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ) Putra Asli Papua Barat Daya.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.