TIMES PAPUA, MALANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Malang mendorong pemanfaatan anggaran belanja tak terduga (BTT) dari APBD Kabupaten Malang untuk penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). 

Hal itu lantaran penyakit yang menyerang hewan ruminansia itu menjadi kekhawatiran masyarakat peternak Kabupaten Malang.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, Zia Ulhaq menyebutkan, selama periode Oktober-Desember 2024 lalu, tercatat ada sebanyak 140 ekor sapi teridentifikasi PMK. 

"Dari jumlah tersebut, 29 ekor di antaranya dilaporkan mati akibat PMK. Sisanya, 111 ekor diantaranya dalam pengawasan, bisa saja masih dalam treatment (penanganan)," terang Zia, Minggu (5/1/2024). 

Berdasarkan data yang dihimpun, menurutnya di Kabupaten Malang saat ini tercatat sejumlah 90.237 ekor sapi perah, dan untuk sapi potong, sebanyak 252.930 ekor.

Dikatakan Zia, merebaknya PMK ini telah menjadi pembahasan serius bagi Pemerintah Kabupaten Malang. Hal itu juga dibahas di rapat yang digelar bersama DPRD Kabupaten Malang. 

"Sesuai Permendagri 77/2020, Pemkab Malang bisa menggunakan data BTT APBD 2025 karena (PMK)kategori mendesak. Ini bisa direncanakan dan masuk DPA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam penjabaran APBD," jelasnya.

Zia menegaskan, Pemkab Malang sudah seharusnya bergerak cepat dan lebih konkret dengan segera mengalokasikan BTT untuk memberikan intervensi terkait kembali merebaknya PMK. Apalagi, dengan sebaran seperti itu, menurutnya juga telah sesuai jika dinaikkan menjadi status darurat PMK. 

"Kalau status dinaikkan darurat bisa menggunakan BTT, dengan skema pengajuan besok bisa digunakan, karena status mendesak. Bisa juga menggunakan CSR perusahaan," tandasnya. 

Menurut Zia, penggunaan CSR menjadi salah satu skema yang juga bisa dipertimbangkan. Apalagi, di Kabupaten Malang juga telah ada perkumpulan pengalangan CSR yang diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto. 

"Kalau menunggu pemerintah pusat memang bisa, rencana pemerintah pusat pengadaan vaksin 1 juta, Propinsi Jatim 1,4 juta. Akan tetapi, pemerintah pusat menunggu status kedaruratan," terangnya.

Di sisi lain, lanjut Zia, Pemkab Malang tak perlu khawatir untuk menggunakan BTT terkait penanganan PMK. Sebab penggunaannya, bisa melibatkan APH terkait pengawasan.

"Jika Pemkab Malang menggunakan BTT bisa melibatkan APH, baik Kejaksaan maupun Kepolisian agar tidak ada masalah dalam penggunaan BTT itu," tandasnya. 

Dirinya pun meminta agar setidaknya Pemkab Malang melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan aktif turun ke masyarakat. Terutama, untuk mengimbau peternak agar menerapkan protokol kesehatan dalam mengelola ternaknya. 

"Dinas Peternakan agar menghimbau kepada peternak untuk menerapkan prokes atas merebaknya PMK. Dan empon-empon bisa digunakan lagi, agar sapi sehat," kata Zia.

Bahkan, menurutnya, petugas kesehatan hewan bisa menskrining keluar masuk sapi potong dari Pasuruan, Blitar, Lumajang dan Kedir. Hal ini sebagai antisipasi untuk memastikan agar tidak membawa virus ke Kabupaten Malang. (*)