TIMES PAPUA, JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) memproyeksikan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi seluas 80 hektare, yang diperkirakan mampu menampung hingga 200 ribu jamaah haji dan umrah asal Indonesia.

CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyampaikan hal tersebut usai menjadi pembicara di Indonesia Sharia Economy Festival (ISEF) 2025 di Jakarta, Rabu.

"Luasnya 80 hektare," ujar Rosan.

Rosan menegaskan bahwa Danantara akan menanggung pendanaan awal pembangunan Kampung Haji Indonesia. Tujuan proyek ini adalah menyediakan fasilitas yang nyaman dan layak bagi jamaah.

Ke depan, pembangunan akan dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Pendanaan tidak ada masalah, ada Danantara. Tetapi ke depan kita akan kolaborasi dengan BPKH karena banyak yang harus dibangun," jelas Rosan.

Mengenai lokasi, Rosan menyebutkan lahan sudah ditentukan dan saat ini tengah dalam proses administrasi serta pemenuhan berbagai persyaratan perizinan.

"Sekarang kita fokus dulu pada proses mendapatkan lahannya. Karena ini sesuatu yang baru, di mana pihak asing bisa memiliki properti di Arab Saudi, jadi kita lakukan secara bertahap," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menyatakan kesiapan lembaganya untuk mendampingi pembangunan Kampung Haji Indonesia sesuai arahan Instruksi Presiden (Inpres).

"Kampung Haji, seperti yang teman-teman ketahui, sudah ada Instruksi Presiden yang menjadi dasar kolaborasi lintas sektor," kata Fadlul.

Proyek strategis ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, yakni Danantara sebagai leading sector, Kementerian Haji sebagai pengguna utama, serta Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri sesuai tupoksi masing-masing.

Fadlul menekankan bahwa BPKH akan mengambil peran aktif setelah seluruh proses administratif dan teknis terkait lahan selesai dilakukan oleh Danantara.

"Kita tunggu setelah beliau (Rosan Roeslani) dan tim sudah menyelesaikan semua proses dari sisi pemilihan tanah atau penyewaan tanah, nanti selanjutnya kita akan berbuat," ujarnya. (*)