TIMES PAPUA, SURABAYA – Keputusan PB Djarum menghentikan beasiswa untuk atlet muda bulutangkis karena polemik dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) disesalkan banyak pihak, Tak terkecuali Ketua GM FKPPI Jatim, Ir R Agoes Soerjanto.

Menurut Agoes, tudingan KPAI itu kontraproduktif dengan misi Presiden Joko Widodo di periode kedua ini. Untuk itu presiden harus membersihkan beban pemerintahan yang tidak sejalan dengan semangat yang digelorakannya. 

"Presiden Jokowi ini membawa semangat perubahan, semangat kemajuan dan pembaharuan di berbagai bidang, termasuk memberi perhatian kepada pencapaian prestasi olahraga. Lihat saja itu penyelenggaraan Asian Games ke 18 di Jakarta lalu, kemudian KPAI dengan mudahnya membunuh badminton usia dini kita. Ini tidak bisa dibiarkan," tegasnya.

Agoes juga menekankan sebaiknya Presiden Jokowi tak ragu untuk membersihkan figur-figur inkompeten yang dapat menjadi beban pemerintahannya, seperti Komisioner-komisioner KPAI yang bermain kata-kata seolah berlindung di balik eksploitasi anak.

"Ada banyak hal itu kalau KPAI mau serius urus eksploitasi anak misalnya anak terlantar, pengemis anak-anak atau pekerja anak. Mainnya KPAI kurang jauh sih, KPAI kurang piknik,” imbuh Agoes yang juga CEO Arema FC.

Ia menambahkan, dari pengalamannya, penting sekali membina usia dini di persepakbolaan. Terlebih masa kejayaan atlet adalah usia 20-an. Pembinaan tentu harus dilakukan sejak sedini mungkin agar atlet mampu segera memiliki fisik dan mental kompetitif.

"Di situ pentingnya dunia usaha untuk jadi pendukung. Kita lihat mundurnya prestasi nasional tenis meja dan tenis lapangan setelah sponsor utama menarik diri. Jangan sampai di Badminton itu terjadi. KPAI jangan hambat prestasi olahraga lah," tukas sang Ketua GM FKPPI Jatim. (*)